Bralinknews.com – Serang, 15 April 2025 – Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024. RDP yang berlangsung di Gedung Serbaguna (GSG) DPRD Provinsi Banten ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota Pansus I, Tim Penyusun LKPj, serta sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Banten.
[sg_popup id=”6007″ event=”inherit”][/sg_popup]
Pejabat Pemerintah Provinsi Banten yang hadir antara lain Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Asisten Daerah I, II, dan III Provinsi Banten, Biro Hukum Provinsi Banten, Inspektorat Provinsi Banten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. RDP juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, dan akademisi.
Ketua Pansus I DPRD Banten, Muhammad Faizal, menjelaskan bahwa RDP ini merupakan bagian dari proses pembahasan LKPj. “Kami berharap RDP ini dapat memberikan catatan dan masukan yang berharga untuk penyempurnaan LKPj Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024,” ujar beliau.
Tim Penyusun LKPj memaparkan laporan dan capaian program Pemerintah Provinsi Banten TA 2024. Pemaparan ini kemudian didiskusikan dan dibahas bersama narasumber, yang memberikan masukan dan saran.
Salah satu narasumber, Kasubdit Wilayah II Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Herny Ika S. Hutauruk, mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu, peraturan, dan substansi yang tercantum dalam LKPj.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansus I Muhammad Faizal menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap masukan yang diberikan narasumber. Beliau berharap agar tim penyusun LKPj lebih fokus pada dampak (outcome) program bagi masyarakat Banten, bukan hanya pada besarnya nilai anggaran yang digunakan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Banten,” tegasnya.(ADV)