Bralinknews.com -Serang – Komisi I DPRD Provinsi Banten menggelar rapat kerja evaluasi triwulan pertama bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja pada Kamis, 24 April 2025, di Gedung Serba Guna DPRD Provinsi Banten. Rapat dihadiri oleh Ketua Komisi I, Pinan; Wakil Ketua, Muhammad Faizal; Sekretaris Komisi I, Umar Bin Barmawi; serta anggota Komisi I lainnya, yaitu Madsuri, Efu Saefullah, Achmad Farisi, Eka Widya Lestari, dan Kombes Pol Jasmarni. Hadir pula pimpinan OPD mitra kerja, termasuk Kepala DiskominfoSA Provinsi Banten, Kepala Satpol PP, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten, DP3AKKB, dan Badan Perhubungan.
[sg_popup id=”6007″ event=”inherit”][/sg_popup]
Fokus utama rapat adalah mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran triwulan pertama, khususnya terkait efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Ketua Komisi I, Pinan, menekankan pentingnya evaluasi capaian program dan bidang-bidang yang terdampak efisiensi.
Masing-masing OPD memaparkan capaian kinerja, realisasi program, dan bidang yang mengalami penyesuaian anggaran. Komisi I memberikan tanggapan, masukan, dan saran agar OPD tetap menjalankan program secara optimal meskipun dengan anggaran terbatas.
Wakil Ketua Komisi I, Muhammad Faizal, mengimbau seluruh OPD untuk mengembalikan alokasi anggaran yang terdampak efisiensi ke kas daerah. Anggaran tersebut akan dipertimbangkan kembali dalam anggaran perubahan untuk optimalisasi program. Beliau juga meminta OPD untuk mengisi waktu yang terdampak efisiensi dengan kegiatan lain yang produktif.
Sekretaris Komisi I, Umar Bin Barmawi, menambahkan pentingnya sinkronisasi kegiatan OPD dengan program Komisi I untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan efektivitas pelayanan publik. Komisi I berupaya memperluas mitra kerja melalui berbagai kegiatan, dan berharap kegiatan OPD selaras dengan sosialisasi yang dilakukan dewan.
Rapat kerja ini merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas program, efisiensi anggaran, dan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di Provinsi Banten.(ADV)