Bralinknews.com – Purbalingga – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025.
Opini tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan yang dipublikasikan melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, http://purbalinggakab.go.id.
Dalam LHP tersebut, BPK menyatakan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2025 menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 91.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tersebut. Laporan ditandatangani Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah.
Meski meraih opini WTP, BPK tetap menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi perbaikan. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dalam rapat paripurna DPRD pada 23 Juni 2026 menegaskan, capaian WTP ke-10 secara berturut-turut bukan berarti pengelolaan keuangan sudah sempurna, dan seluruh catatan serta rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti.
Berdasarkan telaah atas dokumen LHP Buku II yang dipublikasikan tersebut, BPK menyoroti dua persoalan.
Pertama, standar pembayaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2025 dinilai belum selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025. BPK merekomendasikan Bupati untuk menghentikan pembayaran honorarium yang tidak sesuai ketentuan serta merevisi regulasi daerah tersebut.
Kedua, BPK menemukan anggaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah sebesar Rp 4.051.550.000 ditempatkan pada Belanja Jasa Kantor. Menurut BPK, anggaran tersebut seharusnya diklasifikasikan sebagai Belanja Hibah. BPK meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memperketat verifikasi dan Pemerintah Kabupaten segera memperbaiki klasifikasi anggaran tersebut.
BPK menegaskan, pemeriksaan yang dilakukan tidak didesain untuk mengungkap adanya kecurangan. Namun, apabila ditemukan dalam proses pemeriksaan, hal tersebut akan diinformasikan sesuai ketentuan.
Hingga berita ini disusun, Bralinknews.com masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga terkait tindak lanjut atas dua rekomendasi tersebut.
Sumber: Dokumen LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, dipublikasikan di http://purbalinggakab.go.id

